Kapitalisme Sebuah Paham Penghambat Perubahan Status NKRI

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Menurut Ayn Rand, kapitalisme adalah a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat). Dapat dilihat bahwa hakekat kapitalisme adalah dorongan tiada henti dan tanpa puas untuk mengakumulasi kapital sebagai sublimasi dorongan bawah sadar manusia untuk merealisasi diri, mendominasi, berkuasa.
Dengan melihat kondisi manusia saat ini – yang hanya melihat materi sebagai tonggak kehidupannya – tentu saja manusia memandang manusia lainnya dengan sudut pandang bahwa orang lain hanya sebagai musuh atau lawannya dalam melanjutkan kehidupan. Komitmen dasar “manusia adalah makhluk social” dijadikan penuntun hidup yang berguna untuk mencari keuntungan atau kekayaan dirinya sendiri.
Permasalahan lain – yang selalu berkaitan – adalah Agama dijadikan penggerak manusia untuk kerja keras, tekun, efisien, dan berprestasi karena perolehan kesuksusan duniawi diartikan sebagai tanda keselamatan ilahi. Namun, proses sekulerisasi terjadi sedemikian rupa sehingga Tuhan dan akhirat perlahan-lahan hilang dari kesadaran manusia. Aktivitas duniawi sama sekali tidak lagi digerakkan oleh motivasi agama, namun semata-mata oleh motif materialistik. Sehingga agama hanya sebagai manifestasi yang paling sempurna dari proses dialektik di mana orientasi agama yang bersifat inner-worldly itu "menggali kubur" untuk dirinya sendiri.
Inti permasalahannya, saat ini yang diperlukan adalah agar proyek besar pembebasan manusia dari hegemoni kapitalisme, agar dapat mengkonstruksi ideologi atau peradaban alternatif yang sungguh-sungguh menentang kapitalisme secara mendasar, radikal dan menyeluruh. Kapitalisme dapat diakui kekuatannya sudah membumi, akan tetapi kebahagiaan di bumi ini yang paling utama adalah – walaupun sedikit atau banyak mengorbankan diri sendiri – melihat kebahagiaan orang lain.

Mengapa Memilih dan Mengapa Harus GOLPUT di Pemilu

Saya adalah Bangsa Indonesia yang memahi dan terus BELAJAR mengenai arti chauvinisme dan mengimplementasikannya.
Teori saya ini adalah bentuk dari kepedulian saya terhadap perubahan status NKRI, dimana status Negara Berkembang harus segera berubah menjadi Negara MAJU.
Namun, saya menyadari bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri saja. Maka dari itu, saya SANGAT BERHARAP agar seluruh Bangsa Indonesia dapat berkontribusi akan sebuah idealisme tersebut.

Partai politik adalah jembatan bagi seluruh rakyat di sebuah negara, dimana partai politik sangat berperan membawa aspirasi ataupun kehendak rakyat yang memilihnya. Aspirasi tersebut selayaknya dijadikan pemacu partai politik dalam merubah kondisi negara menjadi lebih baik dan bersifat PERMANEN .

berikut teorinya :
Pertama, Sistem Anggaran (Pendapatan) dari kandidat pemenang yang sangat Tinggi, sehingga mengindikasikan seorang Kandidat akan berjuang tuk mengembalikan Modal KAMPANYE + DANA ke-PARTAI.

Kedua, SISTEM KOMPETENSI. Dalam hal ini pengurus partai kurang cermat melihat kandidat yang memiliki kapasitas sebagai anggota Dewan. Para Kandidat dipilih berdasarkan Status bukannya Track Record Positive. sehingga, kinerja anggota DPR dan Esensi dari Legislatif secara otomatis akan menjadi Luntur.

Ketiga, Sistem rekrutment ANGGOTA PARTAI. Pengurus partai kurang memahami bagaimana mencari bibit yang terbaik sebagai anggota Partai. Bagaimana mungkin kader² yg tidak berkualitas bisa memperbaiki ataupun menyalurkan aspirasi rakyat dikala dia akan mencalonkan diri Sebagai Anggota Legislatif (CALEG) di tahun² berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka saya berpikir bahwasannya Pemilu Tahun 2009 merupakan ajang FINAL SISTEM DEMOKRASI di NKRI. Saya akan terus berdoa agar di ajang PEMILU 2009 bangsa NKRI tetap terintegrasi, dan untuk Para Kandidat PEMENANG akan benar² menjalankan TUPOKSInya sebagai seorang Legislator.

Indonesiaku, Indonesiamu juga

"Mengapa tangisan dibenakmu tak ada hentinya, ditengah gamangnya era globalisasi. Banyak insanmu yang terjebak pada kesarjanaan, keinsinyuran, dan kedoteral-an namun mereka tak kuasa menghentikan tangisanmu itu. Kekayaan alammu yang melimpah ruah sepatutnya mengontrol perekonomian didunia ini, namun justru karena hal itulah yang membuat insanmu menjadi rakus. Apa memang slogan kapitalis yang telah membuat mereka tidak memperdulikan manusia yang lainnya. Atau apa memang semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah tidak lagi melekat dibenak para insanmu, dimana otonomi dijadikan landasan untuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa".
Teori tentang negara menjelaskan bahwa pemerintah menempati level tertiggi, sedangkan pihak swasta berada dibawahnya yang berperan sebagai penopang dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Lakon pemerintah sepatutnya diperankan oleh aktor yang bertanggungjawab atas tugas-tugas yang akan diberikan, sebabnya adalah pemerintahan bukan menjadi lahan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan sebagai perwujudan meraih kesejahteraan bersama.

Dalam hal kampanye pada pemilihan umum, melalui harta kekayaannya, para raja kecil (kandidat pemilu) berusaha menggapai sebuah kekuasaan, dengan memberikan “semburan materi” yang sangat berharga bagi rakyat kecil. Namun bila telah terpilih, mereka berusaha untuk meraih kembali apa yang telah “dikeluarkan”, itu memang hal yang lumrah. Maka dari itu, dikala pemilu berlangsung, rakyat dapat “melek” dan sadar dalam mencerna visi-misi sang kandidat. Memang uang merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan hidup ini namun perlu diingat bahwa yang sebenar-benarnya dibutuhkan adalah sang pemimpin yang dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi daerahnya.
Setelah terbentuk jajaran pemerintahan yang baru maka diperlukan adanya kontrak politik yang isinya mengenai hukuman apa yang sepatutnya diberikan begitupula penghargaan yang selayaknya diperoleh sang pemimpin, dan perlu diagendakan sebuah acara pertemuan antara pemerintah dan masyarakat dalam jangka waktu enam bulan (satu semester) sekali. Diacara tersebut pemerintah berkewajiban menjelaskan, secara keseluruhan dan jujur, atas keberhasilan ataupun kesulitannya dalam melaksanakan pembangunan. Sistem ini berlaku bagi eksekutif dan legislatif didaerah. Disini rakyat juga dituntut agar bijaksana dan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerahnya sendiri. Dengan didukung oleh undang-undang maka dengan sendirinya sifat persatuan dan kesatuan dapat berkobar kembali disetiap diri masyarakat.
Berbicara mengenai pemilu tentu tidak lepas dari partai politik, yang rasionalnya berfungsi sebagai pewaris awal aspirasi rakyat. Adanya sistem multi partai dinegara ini secara jelas dapat tergambarkan bahwa banyaknya tuntutan rakyat yang mencari sosok pemerintahan yang dapat merubah negara ini menjadi lebih baik. Ironisnya, dengan adanya multi partai itu sendiri masih juga belum dapat memecahkan permasalahan kesejahteraan. Dengan mempelajari Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 yang terbuka dan demokratis, terbukti belum menggapai arti good governance, melainkan sebagai intervensi bisnis terhadap politik.
Kurangnya pengetahuan rakyat mengenai parpol, mungkin saja, menyebabkan sistem demokrasi dinegara ini hanya berjalan ditempat. Padahal, pasal 9 Undang-undang No 31/2002 tentang partai politik menyebutkan, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebut saja satu faktor permasalahannya mengenai dana “hibah” seorang pejabat pemerintahan kepada sebuah parpol yang merekrutnya. Mengenai dana “hibah” tersebut tidak perlu mengalir secara deras, maksudnya jumlah uang yang diberikan oleh kader partai, yang masuk dalam jajaran pemerintahan, dapat diminimalkan. Sebagaimana fungsinya, para kader sebuah parpol dapat mengutamakan tuntutan rakyat yang selalu bermimpi untuk hidup sejahtera dinegaranya sendiri. Dengan sendirinya, partai politik yang dapat merealisasikan mimpi-mimpi tersebut akan terpilih kembali dipentas pemilu berikutnya.
Kita jangan berkaca pada Amerika dan negara-negara maju, karena tindakan itu hanya membuat kita terus-menerus larut dalam mimpi untuk menggapai kesejahteraan. Secara logis kita seharusnya berkaca pada Belanda, Singapura, Malaysia, dan negara-negara kecil lainnya yang pemerintahannya dapat memajukan negara mereka. Apakah kita tidak malu pada negara baru, Timor Leste, bilamana sepuluh tahun kedepan negera tersebut dapat memberikan gaji bagi rakyatnya yang pengangguran.
Semoga kegiatan-kegiatan demokrasi dikedepannya dapat belajar dari pengalaman yang telah tersaji, agar negara ini tidak stuck in the moment dalam implementasi arti demokrasi yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Tidak perlu berbicara teori-teori barat bilamana hati nurani tidak mampu berbicara, Tidak perlu berteriak paham-paham agama jika jiwa berbisik kemunafikan.

Cultureisme versus Bhinneka Tunggal Ika

Dahulu kala ketika negara ini dijajah, sebagai seorang pelopor perjuangan, pola pikir Bung Karno saat itu adalah mencari jalan mempersatukan berbagai macam suku yang ada dinegara ini untuk mengusir penjajah rakyatnya. Setelah 5 tahun lamanya masa pencarian tersebut, dari tanggal kemerdekaan Negara Indonesia, Bung Karno yang disepakati bersama dengan rakyat Indonesia mencetuskan sebuah ideologi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi tersebut diadopsi dari sebuah buku yaitu Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Sudah tentu juga ideologi itu yang menjadi alasan bagi negara ini layak untuk menggapai kemerdekaan.

Namun ketika detik-detik lengsernya pemerintahan Bung Karno, banyak kepentingan-kepentingan yang ditonjolkan untuk menjatuhkan rejim pencetus kemerdekaan itu, seolah-olah mereka melupakan jasa dari sang proklamator dalam pembacaan secarik kertas pada tanggal 17 Agustus 1945 yang membuat rakyat negara ini berteriak bahagia, merdeka. Kemudian, Bung Karno tergantikan secara tidak layak oleh Pak Harto, dikatakan tidak layak karena jabatan sang proklamator saat itu adalah presiden seumur hidup dilepaskan begitu saja.

Setelah itu munculah rejim pemerintahan Pak Harto yang membuat rakyat terbungkam oleh tangan dinginnya. Tak ada seorang pun pada saat itu yang berani menentang beliau, walaupun begitu beliau tidak melupakan dan tetap mempertahankan ideologi Bhineka Tunggal Ika. Disamping itu, jasa Pak Harto dalam pembangunan untuk negara ini dapat dikatakan baik sekali, kota Jakarta menjadi megah dengan gedung-gedung pencakar langit, kan tetapi sangat disayangkan daerah-daerah yang lainnya terabaikan begitu saja. Setelah 32 tahun lamanya rejim Pak Harto berkuasa, tepatnya pada bulan Mei tahun 1998, perjuangan rakyat Indonesia untuk bersatu kembali berkobar, ironisnya bukan untuk penjajah dari bangsa lain akan tetapi untuk menurunkan Pak Harto.

Begitulah kisah perjalanan Negara Indonesia dari umur “kanak-kanak” menuju “dewasa”. Saat ini dengan umurnya yang sudah “tua”, semakin terlihat bahwa rakyat NKRI seakan-akan mengabaikan ideologi Bhineka Tunggal Ika. Namun kali ini bukanlah kesalahan dari sang pemimpin NKRI, akan tetapi kesalahan dari individu masing-masing rakyat NKRI. Contoh saja, perang “panas” antar suku yang ada di Papua. Hal tersebut terlihat dari perselisihan yang ada di antara suku, seakan-akan, telah menciptakan perang dingin di negara ini. Entah mengapa perseteruan tersebut terus berlangsung? Memang karena didasari atas “gengsi” saja, sehingga harga kebudayaan itu dijunjung setinggi mungkin. Mengapa harus bertikai? Padahal dari ajaran agama manapun menginkan adanya kedamaian didunia.

Saat ini pertanyaan yang timbul bagi pemuda-pemudi Indonesia, apakah segala bentuk perselisihan masih perlu dilanjutkan? Penerapannya adalah jangan hanya intropeksi saja melainkan memperbaiki setiap individu masing-masing dengan tidak melihat kekurangan suku yang lainnya.

Hal tersebut menjadi salah satu indikasi konflik berkepanjangan dari bangsa ini. Dimana tiap-tiap suku menganggap adat dari merekalah yang paling benar. Seakan kebhinekaan bangsa ini mutlak dipudarkan oleh heterogenitas budaya di tanah air ini. Apa memang NKRI, diramalkan, kedepan akan terbagi menjadi 32 negara atau lebih? Tentu saja ramalan itu jangan sampai terwujud maka dari itu jagalah persatuan bangsa, dengan mengingat kembali sebuah ideologi Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu.

Bagaimanapun caranya, semboyan Bhineka Tunggal Ika semestinya bisa kembali pada setiap diri manusia Indonesia .Sehingga karya dari founding fathers bangsa ini tidak menjadi sia-sia.

Apa Artinya idealisme?!

Dua option yang dihadapkan pada seorang mahasiswa jika mereka telah lulus dari proses panjang pendidikan formalnya. Melalui pendidikan di kampus (sesuai dengan jurusan), mereka dituntut, secara idealis, estetik pikirannya dalam memprakarsai demi kebaikan bangsa dan negara ini. Segala teori disuguhkan sebagai modal dalam pertarungan kehidupan yang akan dihadapi setelah lulus nantinya.
Ironis, disaat mereka telah melalui tahap-tahap akhir, justru mereka dihadapkan pada permasalahan yang besar dihati mereka. Pernyataan dan pertanyaan yang akan timbul dihatinya, antara mencari kerja demi kepentingan individu dengan layak atau tidak perduli pada orang lain, disinilah moral mereka dituntut dalam memilih antara mempertahankan idealisme atau terjun kedalam arus kehidupan nyata (realisme).
Sulitnya kehidupan yang dihadapi membuat mereka akan cenderung memilih realisme. Prioritasnya ialah kembali pada pertimbangan untuk keluarganya sendiri, dengan kata lain membalas budi kepada orang tua atau sering disebut ”ingin membahagiakan orang tua”. Selain itu dalam mempertahankan idealisme, yang begitu rentan untuk dipertahankan, ketika mereka sendiri terjun langsung dalam ruanglingkup pekerjaan. Mungkin saja dirinya akan memiliki sebuah prakasa untuk mengalahkan orang lain atau dengan sebutan kasar ”menindas orang lain sebelum ditindas”. Hal ini menjadi maklum ketika pemikiran globalitas mendominasi setiap pikiran manusia saat ini. Kesimpulannya, sang idealisme akan runtuh dengan sendirinya ketika matanya terbuka lebar terhadap suatu realisme.
Namun semoga saja sang nurani, yang lahir dari hati, masih mendapatkan kesempatan berpijar dibenaknya, agar NKRI tidak selamanya terbodohi oleh slogan sang kapitalis, yakni ”Uang ataupun Materi”.

Sang Harimau yang dijebak

Mengingat filosofi sapu lidi, yang begitu mudah dipatahkan jika hanya tersisa satu batang. Mungkin itulah gambaran cerita masa lalu (12 Maret 1967, red) ketika sang Proklamator disudutkan oleh fenomena G-30-S/PKI, hingga saat ini pun tidak jelas siapa sebenarnya yang memprakasai gerakan tersebut. Begitu tabu kejadian G-30-S yang terbungkam selama 30 tahun lebih mengakibatkan tidak ada seorangpun dapat membuktikannya secara otentik.Sebenarnya “Komunisme” termasuk dalam golongan pro rakyat kecil (buruh dan tani, red) dimana kapasitasnya sebagai sarana penyeimbang antara pihak pemodal dengan buruh-tani agar tidak terjadinya penindasan terhadap mereka yang hidupnya terbawah oleh kehidupan. Namun sangat disayangkan ketika mengimplementasikan teori-teorinya, sering kali kaum komunis terlalu ekstrim hingga akhirnya gerakan mereka harus diluluhlantahkan. Mungkin saja jika kaum kecil mendapatkan kesejahteraan yang layak maka tidak akan terjadi chaos, namun hal tersebut tidak mungkin terjadi karena telah terpatrinya teori kapitalis disetiap benak pemilik modal yang menuntut keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan anggaran untuk kesejahteraan para buruh.Kembali pada permasalahan mengapa harus dicabutnya sebuah predikat “jabatan seumur hidup”. Perasaan Bung Karno bisa digambarkan bagaikan seekor harimau yang terjebak. Kekuatan diri Bung Karno terbukti, selain memerdekaan RI, salah satu prakarsanya adalah pemisahan RI dari PBB. Gentarnya blok Barat terhadap keputusan Bung Karno tersebut tidak dapat disembunyikan lagi, permasalahannya adalah RI sebuah negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) begitu signifikan yang saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Barat. Selain itu pula adanya perselisihan blok Asia (kiblat komunis) dengan blok Barat (kiblat kapitalis). Pemikiran Bung Karno menganut paham Komunis, yang terbaik dikala itu, adalah memajukan rakyat kecil (kemiskinan dan kebodohan) agar adanya pemerataan kesehjahteraan. Ibarat seorang developer yang selalu ingin mendapatkan hasil yang terbaik bagi proyeknya (gedung yang kokoh, red).Selanjutnya, permasalahan diatas dijadikan alasan bagi kaum non-nasionalis yang begitu berani dan tega mengkhianati sang Presiden (aktor tunggal) demi mewujudkan kepentingan politik kelompoknya saja. Dimana kaum non-nasionalis berpihak pada blok barat yang ingin secepatnya tanpa membuat pondasi yang kokoh membangun Republik Indonesia. Bila dihitung secara matematika, terhitung dari tanggal 17 Agustus 1945 hingga awal tahun 1965 umur dari negara RI kurang lebih 20 tahun jika disetarakan dengan umur manusia adalah masa-masa labil (remaja, red) atau sering disebut pencarian jati diri, maka dari itu semestinya rakyat bersatu teguh membangun negara yang beradidaya pada sektor SDA, dan tanpa memikirkan kehendak masing-masing.
Atas dasar adanya isu-isu politik mengenai Soeharto saat ini, maka faktor-faktor yang terurai diatas dapat dijadikan refleksi bagi jiwa-jiwa muda Republik Indonesia dalam pemberian predikat Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Jika beliau diberi gelar Bapak Pembangunan memang pantas, namun jika diberkan predikat Pahlawan Nasional merupakan kesalahan yang fatal. Karena beliau hanyalah membangun Ibukota Jakarta (tidak meratanya pembangunan pada daerah-daerah yang lain) contohnya pemisahan tanah Timor Timur dari RI.Tidak banyak yang dapat saya paparkan, karena saya hanyalah bagian dari ”cicit” bangsa ini maka kisah tabu tersebut tidak tersimak oleh mata dan kepala saya sendiri. Namun saya yakin bahwasanya founding father tidak akan rela meruntuhkan karyanya sendiri. Sang proklamator berjuang untuk rakyatnya bukan untuk membodohi rakyatnya sendiri dengan bukti saat Bung Karno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1966, ”janganlah sekali-kali melupakan sejarah” (Jas Merah, red).
Berikut adalah referensi tulisan ini, yaitu :
1. Peranan Soekarno: Perdebatan Soegiarso, Manai, dan Buku Putih. Oleh Eep Saefulloh Fatah.
2. http://dewa-api.blogspot.com/2007/05/nawaksara.html
3. Wawancara Hani Pudjiarti dari TEMPO Interaktif dengan Dahlan Ranuwihardjo
4. http://www.wirantaprawira.net/bk/hutbk_30.htm
5. http://www.tempointeraktif.com/ang/min/02/05/utama7.htm
6. Liputan-liputan Tv ”Selamat jalan Soeharto” (27-29 Januari 2008)

Berkenaan dengan meninggalinya Soeharto, maka saya sebagai soekarnoisme ingin menyatakan : ”Air mata tak akan menetes namun doa pasti akan terucap untukmu, Soeharto